#ROAD TO LPDP : Rencana Studi IPB


       


         Karakteristik agribisnis tropika memiliki ciri khas dimana terdapat usaha berskala rumah tangga berhadapan dengan usaha korporat dengan kapasitas pengembangan yang bersifat global, sehingga diperlukan upaya yang memungkinkan kedua usaha tersebut mencapai ko-eksistensi yang harmonis. Sementara itu, sistem agribisnis yang terdiri dari subsistem hulu dan hilir masih dijalankan secara terpisah, sehingga penciptaan nilai tambah belum maksimal. Sektor agribisnis semakin dinamis dengan adanya krisis energi dan  semakin tingginya penggunaan bahan bakar minyak berbasis tanaman. Hal di atas membuka peluang pada pengembangan keilmuan di bidang agribisnis. Berdasarkan pertimbangan tersebut saya memutuskan untuk melanjutkan studi master  pada bidang Agribisnis. Saya memutuskan memusatkan studi master saya di Magister Sains Agribisnis (MSA) Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor berada pada peringkat 51 universitas terbaik dunia di bidang Agricuture and Forestry sejajar dengan beberapa universitas ternama dunia diantaranya Beijing Forestry University, Estonian University of Life Sciences, Hokkaido University. Selain itu, Institut Pertanian Bogor telah mengantongi standar AUN-QA. (Sumber : QS Ranking Top Universities)
            Program master pada MSA IPB memiliki total 44 kredit dengan bobot 2-3 kredit setiap mata kuliah. Pada semester satu saya akan mengambil lima mata kuliah dengan total kredit 14. Tiga mata kuliah wajib antara lain Matematika Ekonomi, Sistem dan Usaha Agribisnis, dan Mikroekonomi. Mata kuliah konsentrasi yaitu Pemasaran dan Rantai Pasok Agribisnis, serta mata kuliah pilihan yaitu Risiko Agribisnis. Pada semester dua saya akan mengambil empat mata kuliah wajib yaitu Metode Kuantitatif untuk Agribisnis, Kewirausahaan dan Inovasi, Makroekonomi, dan Metodologi Riset Bisnis. Selain itu saya juga akan mengambil mata kuliah konsentrasi yaitu Ekonomi Usahatani, dan mata kuliah pilihan yaitu Perilaku Konsumen dan Dinamika Pasar. Pada semester ini saya akan memprogram proposal sehingga pada semester tiga saya dapat melaksanakan seminar proposal. Saya harus dapat menyelesaikan studi master saya tepat waktu sehingga  ujian thesis harus dapat dilaksanakan pada semester empat.       

    
            Saya memilki ketertarikan yang tinggi tentang isu-isu agribisnis Indonesia, utamanya dalam membangun sistem agribisnis berkelanjutan dari hulu hingga hilir, tidak hanya itu saya ingin lebih mendalami tentang apa yang sudah dipelajari pada program sarjana. Beberapa mata kuliah seperti Manajemen Agribisnis, Ekonomi Mikro-Makro, Manajemen Pengambilan Keputusan serta Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok Agribisnis pada program sarjana telah membekali saya dengan teori dan pengetahuan yang cukup di bidang Agribisnis untuk melanjutkan studi master.
            Saya juga melatih pengetahuan dan teori yang saya dapatkan di bangku kuliah dengan aktif menulis di Kompasiana, Blog Pribadi dan juga beberapa lomba karya tulis ilmiah pada Bidang Agribisnis. Selain itu, pengalaman bergabung menjadi asisten Laboratorium Manajemen Agribisnis telah banyak membantu dalam mengembangkan pengetahuan di bidang Agribisnis. Mata kuliah pada Program MSA IPB akan banyak membantu dalam mewujudkan beberapa target saya ke depan diantaranya menekuni kegemaran menulis khususnya pada topik pertanian, mendirikan lembaga investasi Share-farm sebagai upaya pembangunan subsektor peternakan di Desa Jambearum, dan tentunya menyelesaikan proyek thesis saya dengan topik Risiko pada usahatani padi Organik dan Non-organik di Kecamatan Sumberjambe  yang merupakan kelanjutan dari skripsi saya pada program sarjana.
           Program master pada MSA IPB juga didukung dengan berbagai fasilitas meliputi Laboratorium Pendidikan dan Penelitian, Perpustakaan dan beberapa kegiatan seperti seminar nasional, National Agibusiness Field Trip (NAFT), Summer Course, dan Konferensi Internasional tahunan “Tropical and Subtropical Agricultural and Natural Resource Management” (TROPENTAG). Konferensi ini membahas masalah-masalah pengelolaan sumber daya pertanian dan ilmu-ilmu lain yang terkait dalam konteks pembangunan pedesaan, pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di seluruh dunia. Jika saya berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan diatas, tentunya akan memberikan pengalaman dan pengetahuan.
            Tujuan karir jangka panjang saya adalah menjadi spesialis dalam pengajaran Agribisnis dan berkontribusi dalam pengembangan agribisnis berkelanjutan baik melalui pemikiran/tulisan dan aktif dalam program yang mendukung hal tersebut. Saya yakin bahwa Magister Sains Agribisnis pada Institut Pertanian Bogor memiliki posisi yang terkemuka dalam bidang Agribisnis dalam hal pengetahuan serta teori, kualitas teknologi dan riset, dan juga staff pengajar yang mumpuni di antaranya Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, MS (Menteri Pertanian 2000-2004), Prof. Ph.D. Ir. Hermanto Siregar,M.Ec (Ketum PERHEPI saat ini), dan Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, MS (Wakil Menteri Pertanian 2010-2011). Hal tersebut tentunya akan memfasilitasi saya untuk mencapai cita-cita saya menjadi seorang professional di bidang Agribisnis. Sehingga di masa depan, saya mampu memberikan sumbangsih yang nyata dalam pengajaran dan pengembangan agribisnis khususnya di kota kelahiran saya.

(MARI)TIM, (MARI) BIAYAI !




Subsektor perikanan menjadi salah satu sektor riil yang potensial di Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah dan panjang garis pantai mencapai 104.000 km (KKP, 2016).  sumber daya pada subsektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi nasional. Namun, mencermati pembangunan Indonesia selama ini sangatlah ironis karena secara empiris, dengan potensi yang besar, pembangunan sektor perikanan belum dilakukan secara maksimal.  Pada tahun 1970-an, Pemerintah Republik Indonesia mencanangkan pembangunan pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan peningkatan devisa dari subsektor perikanan. Sejak pencanangan itu, pemerintah mengucurkan berbagai skim kredit secara besar-besaran. Hasilnya, terjadi perkembangan luar biasa yang kemudian terkenal dengan istilah  “revolusi biru”. Meskipun demikian, tetap timbul permasalahan karena skim kredit untuk subsektor perikanan tangkap tidak pernah disinggung. Padahal pembiayaan pada pembangunan pertanian khususnya pada perikanan tangkap memegang peranan penting. Ketersediaan skim pembiayaan sangat menentukan maju mundurnya agribisnis daerah khususnya pada usaha perikanan tangkap.

Sektor perikanan di bagi menjadi dua garis besar yaitu perikanan tangkap dan perikanan tambak atau budidaya. Perikanan  tangkap adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan memproduksi ikan dengan cara menangkap dari perairan laut (pantai dan laut lepas).  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik produksi ikan pada usaha perikanan tangkap empat tahun terakhir terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 volume produksi perikanan tangkap mencapai angka 6,48 juta ton atau dengan persentase sebesar 31,09% dari produksi perikanan nasional, pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,61% dengan nilai sebesar 6,52 juta ton atau dengan persentasi 31,28% dari prodoksi perikanan nasional. Pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap  mengalami peningkata yang cukup signifikan sebesar 4,75% atau dengan nilai produksi sebesar 32,77% dan persentase 32,77% dari perikanan nasional, sayangnya pada tahun berikutnya produksi perikanan tangkap mengalami penurunan tajam sebesar 11,56% atau sebesar 6,04 juta ton dan persentase 28,98% dari perikanan nasional. Padahal Hasil kajian Kemetrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47/ KEPMEN-KP/2016 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NKRI dengan estimasi potensi sebesar 9,9 juta ton.
Tidak tercapainya potensi produksi perikanan tangkap nasional disebabkan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan sehingga produksinya kurang optimal. Permasalahan yang dihadapi nelayan utamanya dari segi pembiayaan usaha perikanan tangkap. Seperti kita ketahui, perikanan tangkap merupakan usaha padat modal yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Biaya tersebut mencakup biaya perahu, jaring dan biaya operasional penangkapan. Dibandingkan dengan perikanan tangkap, perikanan tambak atau budidaya lebih pasti dilihat dari segi pendapatannya. Dilihat dari pelakunya, usaha perikanan tangkap banyak dijalankan oleh nelayan kecil, sementara perikanan tambak atau budidaya banyak dijalankan oleh pengusaha perikanan yang memiliki modal relatif besar.
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai penangkap ikan. Mereka melakukan aktivitas usaha dan  mendapat penghasilan dari kegiatan mencari dan menangkap ikan. Secara struktural ekonomi nelayan mirip dengan ekonomi petani, antara lain berskala kecil, peralatan dan organisasi pemasaran masih relatif sederhana. Meskipun demikian, jika dilihat dari sudut pandang perilaku ekonomi maka kehidupan nelayan sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kehidupan petani.
Dalam proses produksi, sejak awal petani telah terlibat secara langsung. Mereka harus menyiapkan lahan, membajak, dan menanaminya. Mereka juga terlibat terus hingga proses pasca tanam. Sebaliknya, dalam proses produksi nelayan tidak banyak terlibat. Meskipun demikian, tetap dibutuhkan keterampilan teknis nelayan untuk memahami habitat ikan, arah arus, cuaca, musim ikan, dan sebagainya. Apabila mengalami paceklik hasil tangkapan, nelayan akan berpindah daerah tangkapan untuk sementara, atau paling jauh akan mencari daerah tangkapan baru (andun) yang diperkirakan masih banyak ikan. Ada kemungkinan pula mereka berhenti untuk sementara waktu guna menghindari kerugian yang lebih besar.
Perbedaan yang tajam antara petani dengan nelayan pada proses produksi, berakibat pola pendapatan yang kontras di antara mereka. Pendapatan petani cenderung lebih teratur, sebaliknya pendapatan nelayan tidak pernah teratur. Selain teratur, petani sedikit banyak memiliki gambaran mengenai besar pendapatan yang akan diperoleh setiap panen. Petani juga memiliki gambaran mengenai waktu panen berikutnya. Oleh karena itu, petani sangat hati-hati dalam membelanjakan pendapatannya sehingga cukup sampai panen berikut. Untuk menghindari risiko petani cenderung kepada hal yang telah mapan seperti mendirikan lumbung pangan atau lumbung paceklik dan kurang berani melakukan spekulasi. Sebaliknya, nelayan tidak pernah memiliki gambaran tentang pendapatan yang akan diperoleh. Bagi nelayan usaha penangkapan ikan bagaikan seni berburu yang penuh dengan spekulasi karena hasilnya sulit diperkirakan, semua serba meraba-raba dan tidak pernah pasti.
Biaya yang diperlukan nelayan dalam pelaksanaan usaha perikanan tangkap meliputi pengadaaan kapal, atau perahu, mesin, alat tangkap dan pengadaan alat bantu penangkapan. Di samping itu, diperlukan juga biaya perawatan kapal atau perahu, mesin, alat tangkap serta alat bantu penangkapan. Yang tidak kalah pentingnya adalah biaya perbekalan melaut, meliputi pembelian oli, bahan bakar minyak, es batu, garam, dan biaya konsumsi  nelayan selama melaut. Semua aspek yang menyangkut usaha perikanan tangkap memerlukan sumber pembiayaan agar usaha ini dapat berjalan dengan baik, dilihat dari sumbernya, sumber pembiayaan atau kredit usaha perikanan tangkap meliputi lembaga pembiayaan formal dan non formal.
Lembaga pembiayaan formal yang dapat diakses oleh usaha perikanan tangkap  antara lain, pembiayaan melalui sektor perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan koperasi. Ketiga jenis lembaga tersebut masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Namun prinsip dasar yang digunakan dalam penilaian calon nasabah relatif sama, yaitu berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan menerapkan konsep “5C” atau “the five C’s principles” bagi bank konvensional, yaitu character, capacity, collateral, capital, dan condition dimana kelima prinsip tersebut relatif sulit dipenuhi nelayan untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan.  Baik sektor perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank (LKBB), dan Koperasi tidak dapat diandalkan dalam memberikan akses pembiayaan kepada nelayan. 
Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2005-2009, alokasi kredit untuk perikanan sedikit naik dari 0,22% menjadi 0,23% dari total kredit perbankan. Bank Indonesia telah mengidentifikasi beberapa hal yang menyebabkan lembaga keuangan formal tidak tertarik untuk menyalurkan pembiayaan ke subsektor perikanan tangkap, antara lain masalah pemahaman karakteristik risiko, dan masalah agunan. Bank hingga saat ini belum mempunyai metode khusus untuk menilai risiko kredit subsektor perikanan tangkap. Akibatnya tidak ada skim khusus untuk nelayan sehingga kredit untuk perikanan tangkap sulit disalurkan. Perbankan takut gagal bila menyalurkan kredit kepada nelayan karena subsektor perikanan tangkap mempunyai volatilitas yang tinggi sehingga dianggap sangat beresiko. Selanjutnya mengenai masalah agunan, sistem dan metode agunan yang diterapkan masih mengikuti pola kredit umum. Pola ini sangat memberatkan nelayan. Agunan yang diminta bank biasanya berbentuk surat tanah atau buku pemilikan kendaaan bermotor (BPKB), sementara perahu beserta alat tangkap yang merupakan aset terbesar nelayan tidak bisa diterima sebagai agunan.
Permasalahan pembiayaan pada sektor perikanan tangkap membuat kebutuhan nelayan untuk mendapatkan pembiayaan dan permodalan dari lembaga pembiayaan fomal sulit diperoleh. Oleh karena itu, mereka harus mencari alternatif pembiayaan dengan meminjam dari para tengkulak,pengambak, pedagang, atau rentenir dengan bunga relatif lebih tinggi. Meskipun mahal, meminjam kepada tengkulak “lebih disukai” nelayan karena mudah, tidak perlu agunan dan proses pencairannya cepat. Selain itu, faktor saling mengenal juga sangat berpengaruh dalam mendapatkan modal. 
Hubungan antara nelayan dengan tengkulak tengkulak,pengambak, pedagang, atau rentenir  (lembaga pembiayaan informal) dikenal dengan hubungan patron-klien. Patron-klien merupakan tata hubungan yang memungkinkan terwujudnya institusi jaminan sosial ekonomi. Secara ekonomi, hubungan patron-klien menampakkan kecenderungan yang bersifat eksploitatif karena patron lebih banyak menguasai sumber daya sehingga mampu memaksimalkan keuntungan begitu juga sebaliknya pihak nelayan yang berlaku sebagai klien memiliki kesempatan sangat kecil untuk memaksimalkan keuntungannya. Meskipun demikian, di kalangan masyarakat nelayan eksploitasi yang terjadi cenderung dianggap lebih baik karena mereka tidak  memiliki alternatif lain dalam menemukan sumber kredit atau pinjaman untuk modal melaut.
tata hubungan patron-klien umumnya berkenaan dengan (1) hubungan di antara pelaku yang menguasai sumber daya tidak sama; (2) hubungan bersifat khusus (particularistic), yaitu hubungan pribadi yang mengandung keakraban (affectivity); (3) hubungan yang didasarkan pada asas saling menguntungkan, saling memberi, dan saling menerima. Tata hubungan seperti ini yang cenderung terjadi pada masyarakat nelayan, sebagai akibat pendapatan yang tidak pernah teratur. Pendapatan yang tidak pernah teratur memengaruhi fenomena sosial pada masyarakat nelayan yang sangat dominan. Salah satunya adalah hubungan sosial yang terjalin atas dasar utang-piutang untuk memenuhi kebutuhan di saat menghadapi krisis.
            Hasil penelitian Mubyarto dkk (1984), menunjukkan bahwa pola hubungan patron-klien telah menciptakan kemiskinan pada masyarakat nelayan. Stuktur patron yang disebut toke atau pemborong sangat mendominasi sumber ekonomi nelayan yang menjadi klien dalam komunitas dimana  sumber permodalan yang dimiliki oleh tengkulak,pengambak, pedagang, atau rentenir  (lembaga pembiayaan informal) dan ketergantungan nelayan kepada lembaga pembiayaan informal untuk mendapatkan modal investasi dan modal oprasional telah “mewajibkan” nelayan menjual hasil tangkapannya kepada lembaga pembiayaan informal seperti tengkulak, pengepul, atau pengambak. Hubungan patron-klien yang terjadi adalah pengepul selaku patron berkewajiban menyediakan dana untuk kebutuhan sebagian modal produksi, modal oprasional, dan saat nelayan mengalami paceklik. Kewajiban nelayan selaku klien adalah menjual hasil tangkapan kepada pengepul yang menjadi patron dengan harga yang relatif tidak elastis dan masih harus di potong untuk angsuran pinjaman. Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh komunitas nelayan seperti pada daerah Jepara (Jawa Tengah), Parongsongan (Madura) dan Puger wetan (Jawa Timur).
Berdasarkan pertimbangan bahwa sektor perikanan tangkap merupakan sektor vital dalam perekonomian, dan masalah pembiayaan yang dihadapi perikanan tangkap nasional akibat lembaga pembiayaan formal yang tidak fleksibel dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya nelayan maka diperlukan solusi pemecahan masalah tersebut. Beberapa solusi altenatif dapat diterapkan sebagai landasan kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi akses nelayan dalam mendapatkan kredit yang berasal dari lembaga keuangan formal berbiaya murah. Lembaga berbasis bagi hasil relatif cocok dan sesuai dengan karakter serta budaya ekonomi nelayan tangkap. Lembaga pembiayaan formal juga perlu mengadopsi pola-pola pembiayaan informal yang telah mengakar pada komunitas nelayan. Lembaga keuangan formal nelayan baiknya melaksanakan pembiayaan berbasis bagi hasil dengan lingkup usaha terbatas. Wilayah kerja lembaga bisnis berbasis bagi hasil ini terbatas pada suatu komunitas nelayan tertentu. Pengelola lembaga pembiayaan diusahakan adalah masyarakat lokal sehingga hubungan antara pengelola dengan masyarakat sangat intens. Mereka harus mampu membangun hubungan emosional dengan para nelayan melalui kunjungan silaturahmi dan secara berkala menyampaikan makna ekonomi bagi hasil. Ikatan emosional harus dibangun melalui pendekatan secara personal dan melakukan pendampingan usaha.
Lembaga pembiayaan harus memahami filosofi bahwa dasar memberikan pinjaman bukanlah nilai ekonomi agunan yang diserahkan tetapi yang harus dipahami adalah prospek usaha calon nasabah. Mungkin saja nilai agunan relatif besar, tetapi kalau prospek usaha tidak meyakinkan maka jumlah pembiayaan yang diberikan harus sedikit atau bahkan ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika prospek usaha sangat baik, meskipun agunan kecil maka dapat diberikan pinjaman lebih banyak daripada seharusnya.
Nelayan adalah masyarakat yang tidak terbiasa dengan urusan administatif sehingga perlu dilakukan penyederhanaan urusan administrasi. Kalau belum ada tanda (signal) dana pembiayaan disetujui, tidak perlu dituntut administrasi yang sulit. Setelah pembiayaan disetujui, baru diminta menyelesaikan masalah administrasi. Untuk meminimalkan risiko, lembaga pembiayaan harus tetap mengutamakan kriteria yang menjadi pertimbangan bank dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan kepada nasabah. Meskipun demikian, yang utama harus diperhatikan adalah character (watak), capacity (kapasitas), dan condition (kondisi perekonomian pada umumnya). Adapun capital (permodalan) dan collateral (jaminan) cukup dijadikan sebagai penunjang.
Terakhir jika pembiayaan akan diberikan kepada kelompok maka keberadaan  dan  peran kelompok harus ada terlebih dahulu. Kelompok tidak boleh dibentuk secara instan untuk keperluan mendapatkan dana pembiayaan. Kelompok harus sudah terbentuk terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan nelayan dan mempunyai visi anggota yang sama. Kelompok inilah yang paling mengetahui dan memahami kebutuhan anggotanya. Ketua kelompok telah benar-benar dipahami karakter, kejujuran, dan kebijaksanaannya oleh anggota. Peran ketua kelompok yang adil dan bijaksana sangat penting untuk mengalokasikan pinjaman yang diberikan anggota kelompok. Pinjaman tidak harus dialokasikan sama rata kepada angggota kelompok, tetapi harus adil. Anggota yang membutuhkan biaya untuk menambah alat tangkap, diberi seharga alat tangkap. Demikian pula yang hanya membutuhkan untuk perbekalan, diberikan seharga perbekalan melaut. Selain itu, fungsi ketua kelompok adalah melakukan pembukuan dan menerima angsuran dari nelayan untuk disetorkan kepada pemberi pinjaman.
Selain perbaikan dari sisi lembaga keuangan formal, perbaikan juga perlu dibangun dari sisi nelayan. Berdasarkan UU No. 31/2004 tentang perikanan, pasal 26,27,28 menyebutkan, setiap orang atau badan hukum di Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan dan atau pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaaan Perikanan (WPP) Indonesia wajib memiliki : (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); (2) Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) untuk penanaman modal; (3) Surat Iziin Penangkapan Ikan (SIPI); (4) Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI). Sementara fakta di lapangan menunjukkan usaha perikanan tangkap belum memiliki legalitas usaha walaupun rata-rata kapal yang dimiliki nelayan berukuran antara 10 GT sampai 15 GT. Bila seorang nelayan memiliki dua buah kapal berukuran  15 GT maka nilai aset bisa lebih dari p. 1 Miliar. Dikaitkan dengan kriteria usaha menuut Undang-Undang UMKM maka usaha ini termasuk kategori usaha menengah. Kriteria ini sangat penting karena bila berhadapan dengan institusi formal seperti lembaga pembiayaan perbankan, tentu akan menilai usaha dari legalitas yang dimiliki. Oleh karena itu, kesadaran nelayan akan pentingnya legalitas perlu ditingkatkan agar peluang akses ke sumber pembiayaan formal lebih mudah.
Nelayan pada umumnya tidak memiliki cukup jaminan sebagai syarat untuk memperoleh kredit karena aset yang dimiliki hanya tanah yang belum bersertifikat dan kapal yang tidak diasuransikan. Jaminan merupakan syarat mutlak yang diperlukan oleh lembaga pembiayaan. Apalagi untuk pembiayaan skala besar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebenarnya pemerintah telah  melaksanakan  program sertifikasi aset nelayan sebagai pemecahan masalah jaminan. Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT) yang dirancang oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu mendapat prioritas. Sasaran utama program “Sehat Nelayan” adalah memberikan status hukum atas kekayaan (aset) milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil serta memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang layak, permanen, dan sehat. Sasaran lain adalah meningkatkan kualitas kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan aset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan serta meningkatkan minat serta kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan skala kecil.
Tidak hanya itu, karakter kegiatan perikanan tangkap yang sangat beresiko perlu “didampingi” oleh keberadaan asuransi kapal nelayan. Kabar baiknya sudah ada sebanyak tujuh perusahaan asuransi swasta yang membentuk konsorsium asuransi penjamin kapal nelayan supaya kapal ikan bisa dijadikan agunan kredit. Langkah itu untuk memecahkan kebuntuan akses permodalan nelayan ke perbankan. Konsorsium perusahaan asuransi  itu terdiri atas PT Mega Pratama, PT Asuransi Tafakul Indonesia, PT Asuransi Himalaya Pelindung, PT Asuransi Binagriya Upakara, Malaysian Assurance Alliance Berhad, PT Asuransi Intra Asia, dan PT Asuransi Jasa Tania Tbk. Dengan adanya penjaminan asuransi kapal nelayan, setiap nelayan bisa mendapat kredit hingga mencapai Rp. 1 Milyar untuk tenor kredit selama lima tahun. Adapun nilai premi asuransi kapal nelayan adalah 3,5% dari nilai kapal.
          Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteran paling rendah dibanding anggota masyarakat lainnya dimana menurut hasil survey yang dilakukan oleh Direktorat PMP pada tahun  2006, sebanyak 32,14 % dari 16,42 juta jiwa masyarakat pesisir masih hidup dibawah garis kemiskinan dengan indikator pendapatan US$ 1 per hari. Kemiskinan yang dialami oleh keluarga nelayan berbanding terbalik dengan kekayan laut yang begitu besar di wilayah pesisir. Usaha perbaikan pada sistem pembiayaan perikanan tangkap adalah angin segar bagi kesejahteraan nelayan.  Jika “wajah” pembiayaan perikanan tangkap membaik maka tentunya akan banyak merubah “wajah” kesejahteraan nelayan. Kita masih memiliki waktu untuk berbenah, masih banyak cara dan solusi yang dapat dilakukan baik pemerintah, stake holder, dan masyarakat nelayan untuk memperbaiki keadaan. Hidup Nelayan Indonesia !
Bahan Bacaan :
BPS. 2015. Kecamatan Puger dalam Angka 2015. Jember : BPS Kabupaten Jember.
Daryanto, Arief. 2007. Dari Kluster menuju peningkatan daya saing industri perikanan. Buletin Craby & Staky, edisi Januari 2007.
Fauzi, A. 2007. Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
Hapsari, Y.T. dan Fuad, A.D. 2017. Manajemen Rantai Pasokan Pada Masyarakat Nelayan Tradisional (Studi Kasus Pada Nelayan Puger Jember). Gulawentah. 2(2):67-68.
Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2016. Kelautan dan Perikanan dalam Angka.  Jakarta : Pusat data statistik KKP.
Lubis, E., Pane, A.B., Muninggar, R. dan Hamzah, A. 2014. Besaran Kerugian Nelayan dalam Pemasaran Hasil Tangkapan: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Maspari Journal4(2):159-167.
Moegni, Nurtjahja, Ahamd R. dan Gigih P. 2014. Adaptasi Nelayan Perikanan Laut Tangkap dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Ekonomi dan Studi Pembangunan, 15(2) : 182-189.
Muflikhati, Istiqlaliyah., dkk. 2010. Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pesisir Jawa Barat. Ilm. Kel dan Kons, 3(1) : 1-10.
Mubyarto dkk (1984). Nelayan dan Kemiskinan : Studi Kasus Ekonomi Antropologi di Dua desa panta, Jakarta Rajawali Press
Nadjib, Mochammad. 2013. Sistem Pembiayaan Nelayan. Jakarta: LIPI Press.
Retnowati, Endang. 2011. Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum). Perspektif.16(3): 149-159.
Sufirudin. 2016. Hubungan Patron Klien Diantara Masyarakat Nelayan Di Desa Kangkunawe Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara. Holistik. 9(17): 1-20.
Wijayani, Fika. 2016. Strategi Keluarga Nelayan dalam Mengatasi Kemiskinan. Skripsi. Diterbitkan. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Yogyakarta, Yogyakarta.

KERAJAAN TEMBAKAU



Saya kira menulis persoalan tembakau-emas hijau dari Negeri San Salvador, tidak akan pernah jelas hitam dan putihnya. Rasanyapun dosa jika kita memilih netral saat dihadapkan pada pilihan pro-kontra keberadaan tembakau di negeri merah putih ini. Citra tembakau di Indonesia sejujurnya masih sangat awam dibandingkan di negara lain. Di beberapa Negara Eropa misalnya, tembakau banyak dimanfaatkan sebagai baham parfum dengan merk dagang Tabac Perfume yang digandrungi kaum adam karena aromanya yang maskulin. Tembakau juga banyak dimanfaatkan dalam industri kosmetik dan kesehatan yang juga sudah banyak menyelamatan banyak jiwa. Sebuah ironi jika di dalam negeri tembakau hanya dinilai sebagai bahan baku rokok sehingga tercipta stereotip “tembakau membunuhmu”.


Sejarah berbicara perang melawan tembakau sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1999 dimana isu kontrol tembakau menyeruak ke permukaan. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sudah siap dan segera ditetapkan, disusul lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 (PP 81/1999) sebagai anak sulung kebijakan kontrol tembakau di Indonesia. Tidak hanya dalam lingkup nasional, secara global perang anti tembakau ditandai dengan lahirnya WHO Tobacco Free Initiative pada 1998 yang banyak mendapat sokongan dana dari 75% perusahaan farmasi dengan kepentingan Nicotine War. WHO berhasil mencetuskan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yaitu perjanjian internasional pengendalian tembakau yang bersifat menyeluruh (mengatur produksi, penjualan, distribusi, iklan, hingga perpajakan tembakau), dan telah diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia pada tahun 2003 dimana mulai diberlakukan di tahun 2005. Hal tersebut semakin menegaskan citra tembakau sebagai musuh kesehatan global dunia, meskipun hingga saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang belum belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).  
l

Banyak yang belum menyadari perkembangan Citra tembakau, persepsi masyarakat dan segelintir kebijakan-kebijakan lokal-global di dunia tembakau akan banyak berpengaruh pada kondisi ekonomi, sosial dan politik Indonesia utamanya dalam unit terkecil sektor tembakau yaitu petani tembakau. Menurut Sudaryanto (2010), produksi tembakau terus meningkat selama 1970-1972 sampai 1990-1992, tetapi kemudian menurun pada tahun 1997-1999 sebesar 11.5 persen. Pada tahun 1997–1999, pangsa produksi tembakau Indonesia sangat kecil yaitu hanya 1.82 persen dari produksi dunia atau 2.78 persen dari produksi negara berkembang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa produksi tembakau Indonesia terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 1990-1999 namun mengalami penurunan dalam kurun waktu 2000-2010. Penurunan produksi tembakau Indonesia setelah tahun 1999 dapat dikatakan wajar sebagai akibat implikasi kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 (PP 81/1999) tentang kontrol tembakau, juga disusul Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada 2005.

Regulasi kontrol tembakau masih berlanjut yaitu dengan menaikkan tarif cukai rokok, kenaikan tarif cukai rokok secara pasti akan mengurangi jumlah permintaan tembakau sehingga secara langsung mempengaruhi kesejahteraan petani tembakau. Berdasarkan hasil penelitian Buana (2013), kenaikan tarif cukai rokok kretek sebesar 10 persen dapat menyebabkan berkurangnya kesejahteraan petani tembakau rata-rata sebesar Rp 1.61 milyar pada tahun 2006, kenaikan tarif cukai rokok kretek sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan petani tembakau rata-rata sebesar Rp 1.99 milyar pada 2009, dan jika kenaikan tarif cukai rokok kretek diteruskan pada 2010  dapat menyebabkan berkurangnya kesejahteraan petani tembakau sebesar Rp 6.07 milyar. Sementara hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang secara signifikan menyelamatkan kesejahteaan petani tembakau yang terus menurun dengan gencarnya gerakan anti tembakau.


Memusuhi tembakau tidak hanya berimbas pada penurunan kesejahteraan petani tembakau. Persoalannya lebih luas lagi dimana sektor tembakau di Indonesia melibatkan industri kretek, yaitu industri yang seluruh proses produksi dari hulu ke hilir, mulai dari bahan baku-tembakau dan cengkeh-sampai produk akhir-dikerjakan di dalam negeri. Kontribusi tembakau melalui industri kretek bagi negara tidak dapat disangkal. Data tahun 2009 menyebutkan, dari hulu sampai ke hilir industri kretek menyerap tenaga kerja sampai 30,5 juta orang. Selain itu, industri kretek tampil sebagai penyumbang cukai terbesar. Tahun 2010 negara menerima cukai dari tembakau sebesar Rp 62 triliun, di mana bagian terbesar dibayar oleh konsumen kretek. Penerimaan negara tersebut belum termasuk pajak yang dibayarkan industri, pajak yang dibayarkan tenaga kerja industri, dan dana sosial (CSR) industri. Dari cukai tembakau saja, industri kretek menyumbang jauh lebih besar dibanding Freeport yang hanya Rp. 20 triliun. Sehingga dapat dikatakan citra tembakau yang negatif akan mematikan petani tembakau, petani cengkeh, perkebunan tembakau, perusahaan kretek, buruh kretek, dan Indonesia sekaligus.
Dinamika di dunia tembakau terus terjadi. Isu kontrol tembakau terus beredar santer di ruang-ruang publik. Sosialisasi melalui workshop, seminar, dialog dan lain sebagainya tentang bahaya tembakau terus berjalan. Media massa dengan cukup intens juga memberitakan berbagai riset dan wacana negatif tentang tembakau. Tokoh-tokoh anti tembakau bermunculan. Pelan tapi pasti, wacana tembakau yang berbahaya bagi kesehatan menjelma jadi kebenaran umum. Melihat data-data terkait tembakau dapat disimpulkan bahwa memusuhi tembakau bukanlah tindakan yang bijaksana untuk saat ini. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam negeri belum siap jika harus berhadapan dengan tembakau dan kehilangan industri pertembakauan. Banyak yang perlu dipersiapkan telebih dulu untuk “perang melawan tembakau”. Pemerintah, akademisi, peneliti perlu mengambil peranan dan tanggung jawab penuh. Terutama dalam riset pengolahan produk tembakau berbasis non rokok. Atau jika negara sudah “beres”: tingkat pengangguran rendah, angka kemiskinan kecil, keuangan negara bagus, industri tumbuh, tembakau bisa saja “dikorbankan” demi arus global.

Tembakau bukan hanya soal komoditas pertanian di Bumi pertiwi, lebih jauh lagi  tembakau sudah jadi bagian sejarah bangsa yang telah mengakar sejak abad XVII. Salah satu industri tembakau yaitu kretek menjadi sedikit bahkan mungkin satu-satunya industri nasional yang mampu bertahan dari berbagai terpaan badai pergolakan nasional jika dibandingkan dengan industri gula, garam, dan kelapa yang saat ini nyaris mati. Industri kretek mampu dan telah teruji menyelamatkan ekonomi bangsa sejak zaman perang dunia I pada 1918, Depresi ekonomi saat New york collapse pada tahun 1929, Agresi Militer Belanda pada 1945 hingga krisis moneter pada tahun 1997. Sehingga sekali lagi, memusuhi tembakau saat ini bukanlah tindakan yang bijaksana. Membangun kembali citra tembakau adalah tugas bersama, agar kesejahteraan petani tembakau dapat diselamatkan.



DAFTAR PUSTAKA
Abhisam, Ary Hasriadi, dan Harlan Miranda. 2011. Membunuh Indonesia. Jakarta : Kata Kata.

Buana, Ali Surya. 2013. Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Rokok Kretek terhadap Harga, Penawaran dan Permintaan Komoditas Rokok Kretek dan Komoditas Tembakau serta Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi. Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Diah dkk. Policy Paper Pengendalian Tembakau dalam Konteks Sustainable Development Goals: Menuju Generasi Muda yang Berkualitas. Jakarta : Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).

Sudaryanto, Tahlim dkk. 2010. Analisis Prospek Ekonomi Tembakau Di Pasar Dunia dan Refleksinya Di Indonesia Tahun 2010. Jakarta : Departemen Pertanian.

Wibowo, Rudi dkk. 2018. Agribisnis Tembakau : Membuka Ruang Inovasi dan Bisnis untuk Kemajuan Industri. Bogor : IPB PRESS. 

https://luk.staff.ugm.ac.id/itd/tembakau/02.html

Dear Newton, just Thanks for your Inertia Law.

                  
                   Sumber : dokumen pibadi
             Saya bersyukur tulisan ini akhinya go public juga wkwk. Sebenarnya draft tulisan ini, udah lama banget nangkring di pikiran, cuman karena beberapa kali harus “menyelamatkan dunia”, pertengahan Mei ini baru aktif nulis lagi. Dimaafkan ?

            Sebenarnya ide tulisan ini originally muncul saat final Call For Paper 2018 yang diadakan oleh pihak PTPN X, tepatnya di Surabaya pada 26 April 2018. How super lucky I am ! Call for Paper 2018 diikuti oleh 150 karya baik dari perorangan maupun kelompok. Hingga akhirnya terpilih sebanyak enam karya yang berkesempatan bertanding pada babak final. Setiap kompetisi atau perlombaan selalu “mengikat” saya secara emosional, ada perasaan bersyukur berlebihan yang justru timbul karena semakin merasa kecil dan perlu berbenah lagi dan lagi tanpa kata cukup atau selesai.
           
Babak final lebih gila lagi, the atmosphere told me that the sky is the only limit. Beberapa finalis sangat menginspirasi saya personally, ya semacam ada semangat tak berkesudahan, idealisme yang tajam, dan kegilaan untuk sharing ilmu setiap ngobrol atau diskusi kecil dengan mereka. Saya suka sekali berada di antara orang-orang yang melihat hidup dari helicopter view, dan lagi tentunya dibandingkan mereka start point saya masih tertinggal jauh -a.k.a- harus banyak belajar.

Selepas acara seminar nasional dan pengumunan juara usai, salah satu anggota dari Tim UGM yang saat itu menduduki posisi kedua harus langsung mempersiapkan diri terbang ke Makassar untuk lomba lagi, padahal honestly saya pada detik itu udah langsung bayangin kasur rumah dan guling-guling disana seharian (wkwk dasar ras lemah L). It’s really amazed ya to know people inspired to win something.

Dari beberapa kejadian itu, saya makin yakin bahwa orang yang cenderung bergerak, berubah, berpikir, berkontribusi dan terus catching achievements akan terus-terusan seperti itu in their entire life. Gitu juga sebaliknya, kalau kita banyak diemnya, banyak magernya kita bakal terus-terusan di titik stagnasi karena menganggap itu lumrah dan sudah jadi bagian dari hidup. Saya pun sering mengalami hal itu, adalah couple years dimana saya stagnan poll, kehilangan sense of urgency bikin saya Cuma jadi saya yang sama berhari-hari, tanpa target, and I won’t be at that position again.

And liteally physic has told it, berabad-abad sebelum saya sadar. Pasti temen-temen waktu bangku SMA pernah belajar atau denger yang namanya hukum kelembaman atau Inersia (?)

Beberapa literatur salah satunya dari Bapak Hendradi Hardhienata, Dr. rer. nat. Fisika Teoretik dari Universitas Linz, Austria. Menyatakan soal hukum kelembaman dimana : 
“Setiap benda bermassa memiliki suatu karakteristik yang dinamakan KELEMBAMAN atau istilah kerennya: INERSIA. Inersia adalah suatu ukuran mengenai resistansi (keenganan) dalam berubah gerak. Dalam mekanika klasik, definisi massa yang lebih berguna (dalam kaitannya dengan percepatan dan gaya) adalah sebagai ukuran inersia dan bukan sebagai jumlah zat penyusun suatu benda yang lebih berguna dalam ilmu kimia (mol)”

Dear newton, I would like to say tons of Thanks!

Hukum inesia merupakan satu dari bagian hukum Newton, lantas apa hubungannya dengan manusia, bukankah ini menyatakan hukum soal benda ? saya rasa kita-manusia sebagai bagian dari semesta juga patuh pada hukum ini. 

Dari satu hukum fisika ini saya belajar bahwa kita-manusia akan cenderung mempertahankan keadaannya, maka yang cenderung bergerak (dalam artian cendeung melakukan perubahan dalam hidupnya) akan terus-terusan bergerak. Sementara jika kita kurang beruntung karena terlalu nyaman dengan keadaan sekarang atau hanya diem aja nggak ngelakuin apa-apa , juga akan cenderung mempertahankan posisi diamnya itu.  Seems aminous ya, jangan sampek.

       Lah terus kenapa kalo aku nggak ngapa-ngapain ? what’s wrong cobak. Saya rasa pertanyaan semacam itu nggak pantes ditanyain, tapi saya dulu juga sempet tanya pada diri saya sendiri demikian. Lalu saya jawab sendiri juga sih wkwk, kurang lebih seperti ini...
Kamu tahu ? salah satu ciri manusia bertumbuh atau nggak adalah progress dan kontribusi. Apakah tahun ini ada kemajuan (progress) dibandingkan tahun lalu? Apakah kamu setiap hari be better atu nggak? Apakah kamu punya kontribusi bagi sekitarmu? Kamu bilang dirimu ini berpendidikan, tapi membantu dirimu sendiri dan sekitarmu kamu nggak sanggup, ehe. ”

             The point is buat apa Berpendidikan kalau tanpa integritas,tanpa perubahan

At last Kemandegan atau stagnasi bisa kita ibaratkan dengan air yang tidak mengalir. Dimana seperti kita tahu, air yang tenang atau tidak mengalir adalah air yang tidak sehat. Analogi mata air lainnya, disampaikan oleh Ayah mantan presiden RI, Bapak Rudy Habibie. kita harus bisa jadi mata air bagi orang lain, membawa kebermanfaatan bagi orang banyak. Jadi jangankan jadi mata air, kalau kita hanya diem dan berani ambil keputusan next mau ngapain, ya jangan hidup hehe. Hari esok masih panjang, hari ini juga masih tersisa banyak jam untuk ngelakuin hal hal baik sekecil apapun. Saya juga masih jauh dari kata baik, masih sering o’on juga kok wkwk, cuman saya nggak mau berubah sendirian, kita harus sama-sama introspeksi dan saling ngingetin kan, udah dulu ntar lama-lama sayang.

Sedikit Bagian Tugas Akhir yang Perlu di bagi (A little part of Campus Life)


Haven’t written for a long time dan tiba tiba muncul dengan topik ini, mon maap netijen ya. Bismillah, tulisan ini bener-bener di buat dengan niat sharing pengalaman pribadi, without any offensive intent to someone. Semoga Informatif.



Orang selalu bilang kalau mau belajar sesuatu, belajarlah dari yang berhasil. Sedikit berkebalikan sih, disini karena saya gagal meraih target lulus tepat waktu, saya bisa dibilang tahu betul kenapa saya gagal (abis ngetik ini diem sejenak wkwk). Oke lanjut, tentunya saya tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama, so just check this out.
            Tugas akhir (alias skripsi alias skripsshit or whateverlah kalian nyebut makhluk yang satu ini apa) hampir di semua univ di segala fakultas dan di semua progam studi menjadi a kind of threat, isn’t it? Tetapi sebenernya asal kita tahu strategi yang harus dilakukan kita nggak perlu merasa be threatened. Jadi beberapa hal soal tugas akhir bisa disimak nih.

1.      First of all, nggak Cuma jodoh ya yang jadi cerminan diri,tugas akhir kita juga harus jadi cerminan diri kita. Jadi gini, sebelum memulai penelitian kita harus kenal betul kemampuan diri. Secara umum jenis penelitian ada dua, kualitatif dan kuantitatif yang juga sangat bertolak belakang. Kalau kamu orang yang suka sama hal-hal deskriptif, peka tehadap lingkungan dan fenonema sosial, berintuisi tajam, dan nggak begitu ahli mengelola angka-angka sebaiknya sih ambil penelitian kualitatif. Sebaliknya, kalau kamu ahli dalam interpretasi data, detail dalam perhitungan, nggak mau ribet, teliti, dan mobile friendly dalam mengoprasikan aplikasi analisis data, you are the one who will enjoy quantitative research ! jika tugas akhir kita memang cerminan kemampuan diri  maka kemungkinan untuk enjoy dan mencintai nya juga besar, kalau sudah cinta kan apapun dilakukansih ea.

2.      Komitmen.
      Jangan main-main, tugas akhir bukan Cuma soal kewajiban atau syarat agar lulus kuliah, its wider ya, ini soal “k o m i t m e n”. Komitmen kita terutama kepada kedua orang tua dan keluarga terlepas studi kita dibiayai orang tua atau beasiswa, juga komitmen kepada orang-orang terdekat lainnya misalnya sahabat, pacar, calon pacar, gebetan, dan calon gebetan. Jadi semakin sering menunda tugas akhirmu, semakin banyak kecewa-kecewa yang kamu tumbuhkan. 

3.      Tetapkan timeline.
Rencanakan timeline tugas akhir sedetail mungkin dan serealistis mungkin agar juga tak membebani diri. Pastikan target-targetmu tercatat jelas, kapan harus seminar proposal, seminar hasil hingga sidang dan bikin semacam reward and punishment  kalau berhasil dan gagal, jadi ada semacam kontrol nyata dari diri sendiri, tentunya juga harus disiplin ya.

4.      Persiapkan mental
Mental kita harus setegar baja selama berstatus mahasiswa tugas akhir, karena akan banyak hal diluar dugaan terjadi misalnya sudah menyusun proposal penelitian dengan mati-matian tapi ditolak dosen, setelah seminar proposal ternyata objek penelitian bermasalah sehingga kamu harus ganti topik, dosen terkait tiba-tiba tugas ke luar kota bahkan luar negeri untuk waktu yang cukup lama, atau setelah olah data hasil analisis tidak sesuai hipothesis dll masih banyak sekali kepahitan yang mungkin dialami, bukan berniat mengancam atau menakut-nakuti, but its real ya, jadi harus siapkan antisipasinya.

5.       Sharing and Caring
    Tugas akhirmu memang kewajibanmu, tetapi dalam prosesnya alangkah baiknya libatkan banyak pihak. Sering sharing dan diskusi akan sangat membantu. Percayalah, jangan ansos. Karena kalau hanya dikerjakan oleh satu kepala, hasilnya pasti nihil, tugas akhir akan menunjukkan kita bahwa kita memang makhluk sosial sejati. Jika perlu bentuk kelompok belajar kecil, saling check and control tugas akhir masing-masing dan menyemangati. Sebaliknya, kita juga jangan jadi pribadi yang cuek kalau ada yang butuh bantuan, sebisa mungkin saling menolong, nggak akan rugi apa-apa.

6.      Refresh Boleh Escape Jangan
Jenuh pasti mutlak terjadi selama proses pengerjaan tugas akhir, gila aja kalo gak pernah jenuh wkwk. Kadang memang perlu diem sejenak, menghibur diri g ada masalah sih. Asal jangan escape atau meninggalkan tugas akhirmu, karena sekali kamu ninggalin, di jamin balik ngerjainnya bakal butuh effort mati-matian kuadrat. Jadi jangan dicoba.

7.      Perbanyak doa
Libatkan Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi dalam hidup, termasuk dalam nykripsi. Jangan putus untuk berdoa ya, karena hasilnya akan sangat ajaib percayalah. Keberkahan waktu dalam proses tugas akhir bisa kita dapatkan, akan ada nikmat dan kekuatan tersendiri kalau kita sering meminta pada-Nya.

Last but not least ya, persepsi kita soal tugas akhir harus dirubah. Pahami betul bahwa tugas akhir itu “rejeki” dimana setiap orang pasti beda-beda kondisinya. Be considerate. Jaga hati, jangan iri apalagi cemburu dengan tugas akhir teman kita yang seolah lebih mudah. Kalau aku secara pribadi yakin bahwa Tuhan memperlakukan hamba-Nya sangat adil sesuai porsinya, semua pasti memiliki kemudahan dan kesulitan masing-masing. Cukup sekian, tulisan ini perlu segera diakhiri aga tak menyita waktu teman teman nggarap skripsinya :p

CALL FOR PAPER PTPN X


ANALISIS KELAYAKAN BISNIS TABACCOS PERFUME (Tabaccos Imperial, Tabaccos Noire, dan Tabacu Scent ) DENGAN KONSEP ZERO WASTE  GUNA MENINGKATKAN EKSISTENSI JEMBER SEBAGAI KOTA TEMBAKAU
(Lesson Learned di PT. Perkebunan Nusantara X)

Julita Hasanah1, Dian Puspasari Ina Ayati2, Dimas Brilian3

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember

Abstrak

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang  terkenal dengan penghasil tembakau dengan kualitas baik. Salah satu perusahaan BUMN di Kabupaten Jember yang bergerak pada bidang perkebunan tembakau adalah PTPN X. Proses budidaya tembakau menghasilkan produk utama yaitu daun tembakau yang digunakan sebagai bahan baku rokok dan beberapa produk sampingan. Produk sampingan tembakau seperti gagang, batang, bunga, kulit, akar dan daun belum termanfaatkan secara maksimal dan dianggap sebagai limbah. Limbah tembakau yang masih belum dimanfaatkan dengan baik yaitu kuncup basah (2522 ton/tahun) dan daun kuncup basah (7297 ton/tahun). Tembakau memiliki aroma yang khas karena mengandung senyawa-senyawa aromatis yang mudah menguap yang disebut minyak atsiri. Minyak atsiri tembakau memiliki kelebihan yaitu sebagai senyawa yang bersifat antimikroba, antioksidan, dan beraroma. Minyak atsiri tembakau memiliki aroma yang khas sehingga dapat memungkinkan pengolahan produk turunan tembakau menjadi beragam produk industri salah satunya sebagai bahan campuran pembuatan parfum. Parfum tembakau dapat dijadikan ikon guna meningkatkan eksistensi Jember sebagai Kota Tembakau dimana produk pengolahan tembakau masih terbatas pada rokok. Industri Tabaccos Perfume dijalankan dengan konsep zero waste  mengingat industri yang dikembangkan ke depan akan berkonsep Blue Industry. Sebelum rencana bisnis industri Tabaccos Perfume dilaksanakan, perlu dilakukan analisis kelayakan untuk mengetahui kelayakan bisnis tersebut layak atau tidak yang dilihat dari segi non finansial dan finansial. Metode analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam  jangka waktu 10 tahun . Berdasarkan hasil analisis non finansial industri Tabaccos Perfume dinyatakan layak dilihat dari aspek produksi, industri, manajemen, pemasaran, operasional, teknologi, lingkungan, ekonomi, sosial dan politik. Analisis finansial menunjukkan hasil perhitungan NPV sebesar Rp. 987986956,5; Net B/C  sebesar 2,73; IRR sebesar 56,13%, analisis Pay Back Period selama 1 tahun 11 bulan 27 hari, dan PR sebesar 2,84 sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana mendirikan industri Tabaccos Perfume layak untuk dilaksanakan.
Kata Kunci : Analisis Kelayakan Bisnis, Limbah Tembakau, Tabaccos Perfume, Kelayakan Finansial, Kelayakan Non finansial
Abstract

Jember is one of the areas in East Java which is famous for producing good quality tobacco. One of the state-owned enterprises of  tobacco plantation is PTPN X. The tobacco cultivation produces main product and some side-products. Tobacco side products such as hoops, stems, flowers, skin, roots and leaves have not been fully utilized and considered as waste. Tobacco wastes are still not well utilized is wet buds leaves  (2522 tons / year) and wet buds (7297 tons / year). Tobacco has a distinctive aroma  called essential oils. Essential oils of tobacco have advantages as a compound that is antimicrobial, antioxidant, and aromatic. Essential oils of tobacco have a distinctive aroma that can be processed as perfume. Perfume tobacco can be used as an icon to improve the existence of Jember as Tobacco City. Tabaccos Perfume industry is implicated with the concept of zero waste. Feasibility analysis of Tobaccos Perfume is needed to determine the feasibility of the business in terms of non financial and financial. Based on the results of the non-financial analysis of Tabaccos Perfume industry is considered feasible from the aspects of production, industry, management, marketing, operations, technology, environment, economy, social and political. Financial analysis shows the NPV calculation of Rp. 987986956,5; Net B / C of 2.73; IRR of 56.13%, Pay Back Period analysis for 1 year 11 months 27 days, and PR of 2.84 so it can be concluded that Tabaccos Perfume industry is feasible to be implemented.
Keywords: Business Feasibility Analysis, Tobacco Waste, Tabaccos Perfume, Financial Feasibility, Nonfinancial Feasibility